Minggu, 20 September 2015

Merdekakan Pendidikan Papua

Pulau Papua merupakan pulau terbesar pertama di Indonesia dengan luas mencapai 890.000 . Pulau Papua pun menduduki peringkat kedua sebagai pulau terbesar di dunia. Banyak sekali kekayaan yang tersimpan di dalamnya. Terlihat dari sektor pertambangan yang mempengaruhi 50% perekonomian di Indonesia. Pulau Papua mempunyai luas hutan yang memakan 90% wilayahnya itu sendiri. Perkebunan di dalamnya mampu menghasilkan sawit, kakao, karet, buah merah, dan kopi Arabic. Rupanya, tanah Papua memang sangat subur. Selain sektor pertambangan, hutan, dan pekerbunan, tanah Papua mempunyai sawah dengan luas 3.845 ha yang menghasilkan 61.922 ton padi tiap tahunnya. Pulau Papua memang mempunyai sumber daya alam yang benar-benar melimpah.
Namun, amat disayangkan. Sumber daya alam yang berlimpah itu belum mendapatkan perhatian secara intensif dari para penduduk di sekitarnya untuk dimanfaatkan menjadi sumber ekonomi. Di sinilah letak permasalahan yang tengah dialami oleh Pulau Papua. Mereka sulit mengolah sumber daya alam tersebut karena minimnya Ilmu Pengetahuan mereka akan alam dan perekonomian dalam membangun pulaunya. Setelah ditelusuri lebih lanjut, rupanya permasalahan Ilmu Pengetahuan ini telah menghasilkan tingginya angka pengidam Tuna Aksara usia 15-59 tahun sebanyak 675.253 jiwa atau 35,98% dari 1.876.746 jiwa. Masalah kompleks lainnya, yaitu anak pada usia 0-6 tahun belum dapat menikmati Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menyebabkan sulitnya mereka ketika berada pada lingkungan sekolah tingkat dasar. Anak usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun pun rupanya belum dapat menikmati pendidikan dasar. Hal tersebut berdampak pada rendahnya indicator melek huruf di Pulau Papua.
Sangatlah sulit merealisasikan Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang menyebutkan bahwa pada tahun 2015, pemerintah mesti menuntaskan kualifikasi guru ke jenjang S1 di Pulau Papua. Mengapa? Karena para pengajar dalam mengemban amanatnya mendapatkan rintangan yang sulit. Tiadanya rumah dinas yang dekat dengan gedung sekolah yang menyebabkan para pengajar menempuh jalan puluhan kilometer atau bahkan tidak jarang dari mereka yang memutuskan untuk tidak mengajar pada beberapa hari diakibatkan jarak dan medan yang mereka lampoi. Tak heran, jika di Pulau Papua kita dapat menemukan di dalam satu sekolah dasar dengan 6 tingkat hanya memiliki satu guru yang mengajar. APM SD terendah terdapat di Kabupaten Nduga dengan usia 7-12 tahun hanya 15,6% anak yang bersekolah dan 84,4% anak yang tidak bersekolah. Selain jauhnya tempat pengajar, di daerah tertentu seperti di pedalaman gunung dan lembah yang belum terinfrastruktur yang semakin menyulitkan Ilmu Pengetahuan itu menyebar secara merata. Dan masalah lainnya yang tak kalah pentingnya ialah masalah Bahasa Ibu. Bahasa Ibu mempunyai peran penting dalam proses pengajaran. Para pengajar tentunya harus menguasai Bahasa Ibu terlebih dahulu sebelum akhirnya memutuskan untuk mengajar di sana. Terdapat 7 wilayah adat, yaitu Mamta, Saireri, Bomberai, Domberai, Mipago, Lapago, dan Hainam yang harus diperhitungkan, karena dalam merealisasikan pendidikan di Pulau Papua ketujuh daerah itu mempunyai peran besar dana budaya dan Bahasa Ibu.
Tentunya melihat itu, bukan saja pemerintah yang harus memperhatikan pendidikan di Pulau Papua, tetapi seluruh elemen di negeri ini seharusnya mulai peduli akan nasib pulau dengan kekayaan alam yang sangat melimpah ini. Badan PBB yang diwakili Koordinasi Badan-Badan PBB yang menaungi UNDD di Indonesia, Douglas Broderick, membantu Pulau Papua dalam bidang pembangunan seperti pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Selain itu, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (Telkom) bekerja sama dengan Unit Implementasi Kurikulum Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI sebagai bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan program “Bagimu Guru Kupersembahkan.” Terdapat pula lembaga sosial seperti Lembaga Pancaran Kasih Papua yang membantu pendidikan di Pulau Papua dengan program “Runah Belajar Pancaran Kasih Papua.” Tentunya, banyak sekali wadah lainnya yang bertujuan membangun Pulau Papua. Tentunya, sebagai penerus negeri ini, sudah selayaknya kita mengikuti program lembaga-lembaga itu demi memerdekakan Papua.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar